PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM LAYANAN PUBLIK

Jakarta, 25/10/2010 (Kominfo-Newsroom) Pesatnya perkembanganteknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan makin besarnyakebutuhan masyarakat terhadap informasi dan pelayanan publik yangprima, menjadikan kompetensi aparatur pemerintah dan layananinfrastruktur sarana dan prasarana sebagai sesuatu yang sangatpenting.
Demikiandikemukakan Menteri Komunikasi dan Informatika(Menkominfo) Tifatul Sembiring dalam sambutannya pada ForumE-Government Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional KementerianKominfo tahun 2010 di Birawa Assembly Hall, Kompleks HotelBidakara, Jakarta, Senin (25/10).
Menkominfo melihat pembangunan bidang TIK di Indonesiamenghadapi beberapa rintangan yakni adanya kesenjangan digital,infrastruktur sarana dan prasarana TIK yang belum merata dan masihterbatasnya SDM bidang TIK yang mampu berpartisipasi dalam industriTIK.
Layanan pemerintah yang berbasis TIK serta dukungan industripenunjang bidang TIK juga belum optimal, katanya.
Pemerintah, tambahnya, melalui Dewan TIK Nasional telahmencanangkan tujuh program flagship yang terkait pengembangan TIKNasional yakni TIK untuk pendidikan (e-learning, kurikulum),pengelolaan TIK (perancangan, audit TIK), TIK untuk pelayananpublik, TIK untuk keuangan, Infrastruktur TIK, Industri TIK danNomor Identitas Nasional.
Apabila program flagship ini benar-benar terlaksana secara baik,kebutuhan komunikasi dan informasi akan dapat terakomodasi,terutama dalam membangun aplikasi e-government di institusipemerintahan.
Sebagai upaya dalam mendukung pengembangan TIK Nasional,pemerintah melakukan beberapa langkah strategis, antara lain denganpencanangan gerakan nasional INSAN (Internet Sehat dan Aman),kebijakan legalisasi piranti lunak di instansi pemerintah, prosespengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah melaluie-procurement, dan pembangunan portal layanan publik nasional,serta pembangunan aplikasi layanan publik terpadu berbasisarsitektur layanan terintegrasi.
Disamping itu, pemerintah akan meningkatkan pembangunan industridi bidang TIK, khususnya internet melalui peningkatan peranpemerintah dan kerjasama dengan masyarakat (komunitas internetIndonesia) untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya internetIndonesia, yakni alamat protocol internet (IP address) dan namadomain (domain name).
Menkominfo mengatakan bahwa pemerintah harus dapatmempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai bagiandari pertanggungjawaban kepada publik.
Hal tersebut dicerminkan dari transparansi pengelolaan sumberdaya pada institusi publik serta penyediaan akses informasi untukpelayanan publik yang tetap memperhatikan aspek peningkatanefisiensi, produktivitas, efektivitas dan daya saing, ujarnya.
Latar belakang penyelenggaraan layanan publik melaluipemanfaatan TIK ini mengingat pelaksanaan e-government memerlukanarahan yang tepat dalam memanfaatkan TIK yang sehat dan aman.
Hal ini bukan sekedar pemanfaatan TIK saja, namun diharapkanlebih kepada optimalisasi pemanfaatan e-government menuju prosesdigitalisasi layanan pemerintah melalui perubahan pola pikir sumberdaya manusia, baik dari sisi aparatur pemerintah maupun darimasyarakat luas.