Modus Baru Hindari Pajak

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menemukan indikasi penggunaan pelat nomor palsu pada mobil impor di Kota Batam guna menghindari pembayaran pajak. Modus yang digunakan adalah penggunaan pelat nomor B atau Jakarta, seolah-olah pajak dibayar di Jakarta. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau Ajun Komisaris Besar Hartono, Senin (25/10), menyatakan, polisi menyita enam unit mobil yang diduga bernomor polisi palsu, di antaranya Toyota Fortuner, Toyota Wish, dan Toyota Harrier, yang diduga diimpor langsung dari Jepang.

Read more »

2011, ke Luar Negeri Tak Bayar Fiskal Lagi

Kabar baik bagi warga Indonesia yang gemar melancong ke luar negeri. Direktorat Jenderal Pajak mulai 1 Januari 2011 membebaskan biaya fiskal perjalanan ke luar negeri untuk seluruh wajib pajak orang pribadi. Ketentuan ini berlaku baik untuk orang yang memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) dan juga tidak.

Seperti keterangan yang diterima VIVAnews, Selasa 26 Oktober 2010, ketentuan pembebasan biaya fiskal ini berlaku sesuai tercantum dalam pasal 25 ayat 8a Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Mereka yang dibebaskan adalah setiap wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun.

Sebelumnya, pada periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2010 pembebasan fiskal ke mancanegara telah diberikan pada mereka yang memiliki NPWP.

"Dengan pemberlakuan bebas fiskal ke luar negeri ini, terhitung 1 Januari 2011 semua masyarakat yang hendak bepergian tidak perlu lagi membayar fiskal luar negeri," menurut keterangan itu.

Selama ini, tarif fiskal luar negeri ditetapkan adalah Rp2,5 juta untuk setiap orang dalam sekali bertolak ke luar negeri. Biaya fiskal ini dipungut atas wajib pajak yang menggunakan jasa penerbangan pesawat udara.
Sementara itu, bagi mereka yang menggunakan jasa angkutan laut, dikenakan fiskal luar negeri sebesar Rp1 juta.

Read more »

Pajak Kendaraan Bermotor

Istilah-istilah umum (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang  digunakan  di semua jenis jalan darat, dan  digerakkan oleh  peralatan  teknik berupa  motor atau peralatan lainnya yang  berfungsi untuk  mengubah suatu sumber daya  energi   tertentu menjadi   tenaga   gerak  kendaraan   bermotor  yang bersangkutan, termasuk alat-alat  berat dan alat-alat besar yang bergerak;
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam;
3. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen;
4. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
5. Penguasaan adalah  penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Objek Pajak  (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

Dikecualikan sebagai Objek Pajak

Dikecualikan sebagai objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Kedutaan,  konsulat,  perwakilan negara  asing,  dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik;
3. Pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual. 

Subjek Pajak  (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)
Yang menjadi subjek PKB adalah Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
Dasar Pengenaan Pajak  (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

1.	DPP PKB adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2.	Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum
3.	Apabila harga pasaran umum diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
	a.	Isi silinder dan atau satuan daya kendaraan bermotor;
	b.	Penggunaan kendaraan bermotor, yang dihitung berdasarkan faktor tekanan gandar, jenis bahan bakar, jenis, penggunaan, tahun pembuatan, ciri-ciri kendaraan bermotor;
	c.	Jenis kendaraan bermotor;
	d.	Merek kendaraan bermotor;
	e.	Tahun pembuatan kendaraan bermotor;
	f.	Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
	g.	Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Tarif PKB  (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

1.	1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
2.	1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
3.	0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Jumlah PKB Terutang  (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)
PKB terutang = Tarif x DPP

Masa dan Saat PKB Terutang  (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

1.	Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak saat pendaftaran kendaraan bermotor dimulai.
2.	PKB dibayar sekaligus dimuka.

Read more »

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Istilah-istilah umum (PERDA No 3 Tahun 2003)

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya, yang  digunakan  di semua jenis jalan darat, dan  digerakkan oleh peralatan  teknik berupa  motor atau peralatan lainnya yang  berfungsi untuk  mengubah suatu sumber daya  energi tertentu menjadi   tenaga   gerak  kendaraan   bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat  berat  atau alat-alat besar;
2. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
3. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan  untuk  pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning, serta huruf dan angka hitam;
4. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan;
5. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

Pendaftaran  (PERDA No. 3 Tahun 2003)

1.	WP BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
2.	Pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran.
3.	Orang atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (hari) sejak saat penyerahan.

Read more »

Istilah-Istilah Dalam Pajak Bumi dan Bangunan

Istilah-Istilah Dalam Pajak Bumi dan Bangunan

(Pasal 1 UU No. 12 TAHUN 1985 Jo UU No. 12 Tahun 1994)

1.	Bumi, yaitu Permukaan bumi dan Tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi Tanah,  Perairan pedalaman termasuk rawa-rawa tambak pengairan serta laut wilayah RI.
2.	Bangunan, yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.
3.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
4.	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang.
5.	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yaitu surat yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
6.	Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.

Read more »

Istilah-istilah Perpajakan

Istilah-istilah dalam perpajakan adalah sebagai berikut :

Dasar Hukum :

Pasal 1 UU No 28 TAHUN 2007

• Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai  hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
• Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
• Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
• Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
• Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
• Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
• Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
• Pajak  yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
• Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
• Surat Setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
• Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
• Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
• Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
• Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
• Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat  Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
• Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
• Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
• Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
• Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
• Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
• Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
• Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
• Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
• Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
• Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
• Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
• Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
• Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak Tertentu.
• Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
• Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
• Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Read more »

Tax Resume

• PSAK 46
• Antara Pemeriksaan, Keberatan dan Banding (Bagian I)
• RESUME PERBANDINGAN UU KUP Lama vs Baru
• Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran dan Penyampaian SPT
• Sanksi Administrasi Perpajakan
• Ringkasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
• Daftar Bank On-line Pembayaran/Penyetoran Pajak
• Daftar Kode Pemeriksaan Kriteria Seleksi
• PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
• Kode Surat Setoran Bukan Pajak
• Kode Surat Setoran Pajak
• Kode Surat Setoran Pengembalian Belanja
• Kode Surat Setoran Bukan Pajak Non Anggaran
• Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
• Kode Klasifikasi Lapangan Usaha
• Kelas Tanah : Penggolongan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)
• Kelas Bangunan : Penggolongan Nilai Bangunan
• PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
• Pelaksanaan Undang-undang Bea Meterai
• Nama. Lokasi, Dan Wilayah Kerja Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia
• Peraturan Pelaksanaan UU KUP Nomor 28 tahun 2007

9.1 UU Dalam Satu Naskah

• 9.1.1 Versi Indonesia

• 9.1.2 Versi Inggris

9.2 Buku Petunjuk Perpajakan / Manual

Buku Panduan Hak dan Kewajiban Perpajakan

• 9.2.1 Panduan Pajak Bagi Bendaharawan Pemerintah

9.3 Tarif Pajak

Resume Tarif PPh Pasal 23

Daftar Obyek dan Tarif Pajak Penghasilan

Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Tarif PPh Final

Tarif PPnBM

Tarif PPh Pasal 17 UU PPh No 36 tahun 2008

Tarif PPh pasal 22 Per 1 Januari 2009

Tarif PPh Pasal 17 UU PPh No 36 tahun 2008

9.4 Ringkasan Tax Treaty

Daftar P3B

Ringkasan Tarif P3B

Time Test Hubungan Kerja Dengan Negara-negara Anggota P3B

9.5 Contoh Penghitungan Pajak

• 9.5.1 Pajak Orang Pribadi (OP)

Read more »

Pengadilan Pajak

• Dasar Hukum dan Istilah
• Pengadilan Pajak, Kedudukan dan Kekuasaan
• Banding
• Gugatan
• Persidangan Banding / Gugatan
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak
• Peninjauan Kembali

6.1 Putusan Pengadilan Pajak

• 6.1.1 Ketentuan Umum Perpajakaan (KUP)

• 6.1.2 PPh Orang Pribadi

• 6.1.3 PPh Badan

• 6.1.4 PPh Final Ps 4 ayat 2

• 6.1.5 PPh Pasal 21

• 6.1.6 PPh Pasal 23

• 6.1.7 PPh Pasal 26

• 6.1.8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• 6.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

• 6.1.10 Pajak Daerah

• 6.1.11 Bea Cukai

• 6.1.12 Bea Masuk

Read more »

PPSP dan Pajak Daerah

7.1 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Surat Paksa

Hak Mendahului (Previlege)

Pencegahan dan Penyanderaan I

Pencegahan dan Penyanderaan II

Pencegahan dan Penyanderaan III

Gugatan

Permohonan Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

Lelang

7.2 Pajak Daerah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Hotel dan Restoran I

Pajak Hotel dan Restoran II

Pajak Kendaraan Bermotor

Read more »

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) & BPHTB

Istilah-Istilah Dalam Pajak Bumi dan Bangunan

Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Nilai Jual Kena Pajak

Nilai Jual Kena Pajak

Nilai Jual Kena Pajak

Nilai Jual Kena Pajak

Penanggung PBB

NOP

Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Sanksi

4.2 Pendaftaran Objek Pajak

Objek Pajak PBB

Pendaftaran

Cara Pendaftaran

Proses Pendataan

4.3 Pembayaran

Saat Dan Tempat PBB Terutang

4.4 Cara Perhitungan

Penghitungan PBB

4.5 Penagihan

Penagihan

4.6 Pengurangan

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4.7 Keberatan

Sebab-sebab Pengajuan Keberatan

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Proses Penyelesaian Keberatan

Keputusan Keberatan

Banding dalam PBB

Pemeriksaan Sederhana Lapangan

4.8 Lebih Bayar

Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB

4.9 Surat Pemberitahuan

Penetapan

Tata Cara Pembayaran PBB

Tata Cara Pembayaran PBB Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik

4.10 Klasifikasi

Klasifikasi, Penggolongan, Dan Ketentuan Nilai Jual Bumi

Klasifikasi, Penggolongan, Dan Usaha Bidang Perkebunan

Klasifikasi, Penggolongan, Dan Usaha Bidang Perhutanan

Klasifikasi, Penggolongan, Dan Usaha Bidang Pertambangan

Klasifikasi, Penggolongan, Dan Usaha Bidang Perikanan Dan Peternakan

4.11 Standar Waktu dan Persyaratan Penyelesaian Pelayanan PBB

Pendaftaran Objek PBB yang belum terdaftar

Mutasi atau perubahan Objek/Subjek PBB

Pembetulan SPPT/SKP/STP atas Pajak Bumi dan Bangunan

4.12 BPHTB

Objek dan Subjek Pajak

Tarif dan Dasar Pengenaan

Saat dan Tempat Pajak Terutang

PEMBAYARAN

Penagihan dan Pembayaran Pajak

Keberatan Banding dan Pengurangan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak

Ketentuan Bagi pejabat

Read more »

Ketentuan Umum Perpajakaan (KUP)

• Istilah-istilah Perpajakan
• Antara Pemeriksaan, Keberatan dan Banding (Bagian II)
• Antara Pemeriksaan, Keberatan dan Banding (Bagian III)
• Indonesian Tax Terms

1.1 NPWP - PKP - Hak, Kewajiban dan Sanksi Perpajakan

Kewajiban Perpajakan Karyawan

Ringkasan NPWP dan Pengukuhan PKP

• 1.1.1 NPWP

• 1.1.2 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

• 1.1.3 Hak, Kewajiban dan Sanksi Perpajakan

• 1.1.4 Kelompok Lapangan Usaha (KLU)

1.4 Surat Pemberitahuan

Dasar Hukum SPT

Fungsi SPT

Bentuk, Isi dan kelengkapan SPT

Pengambilan dan Penyampaian SPT

Hal-hal yang Berhubungan dengan SPT

Dokumen yang dilampirkan ke dalam SPT Tahunan

Dokumen yang dilampirkan ke dalam SPT Masa

Pelaporan SPT

SPT Tidak Lengkap

WP yang dikecualikan menyampaikan SPT

Pembetulan SPT Tahunan

Penundaan SPT Tahunan

Tata Cara pelaporan dengan E-SPT

Tata Cara Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Pejabat Negara, PNS dan Anggota TNI

Pelaporan Pengurangan Zakat Atas Penghasilan

Sanksi yang berkaitan dengan SPT

Ada Apa dengan Pengisian Lampiran SPT Tahunan OP

1.5 Pembayaran/Penyetoran Pajak

Jatuh Tempo Pembayaran

Pemindahbukuan

Penundaan dan Angsuran

Surat Setoran Pajak (SSP)

Kode MAP / Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran

Tata Cara Penyetoran

Tempat Pembayaran

Bentuk Surat Setoran Pajak

Fungsi SSP

SSP Hilang

SSP Khusus

Penulisan Angka Rupiah Pada Dokumen Perpajakan

Dasar Hukum Jatuh Tempo Pembayaran

Batas Waktu Pembayaran (Penyetoran Pajak)

Mengangsur dan Menunda Pembayaran

Mekanisme Pembayaran Pajak

Bank Persepsi Sebagai Penerima Setoran pajak

Tata Cara Pemindahbukuan (Dollar)

• 1.5.1 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

1.6 Penetapan/Ketetapan Pajak

Dasar Hukum Penetapan dan Ketetapan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Imbalan Bunga

Wajib Pajak Patuh

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak Patuh II

Pembetulan Ketetapan Pajak

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi

• 1.6.1 Surat Ketetapan imbalan Bunga

• 1.6.2 Surat Ketetapan Pajak

1.7 Penagihan Pajak

Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar Penagihan Pajak

Bunga Penagihan

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Hak Mendahuu Piutang Pajak

Daluarsa Penagihan Pajak

Penghapusan Piutang Pajak

Tata Cara Penyitaan Piutang Penanggung Pajak Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa

Tindakan Penagihan

Jurusita Pajak

Surat Teguran

Surat Paksa

Penyitaan

Gugatan

Lelang

Pencegahan

Penyanderaan (Gizjeling)

1.8 Keberatan

Dasar Hukum Keberatan

• 1.8.1 Tata Cara Pengajuan Keberatan

1.9 Banding, Gugatan & Peninjauan Kembali

Tata Cara Banding

Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Pengertian

Sifat Dan Produk Hukum Pembetulan

Syarat Pengajuan Permohonan dan Hasil Keputusan

1.10 Pembukuan

Dasr Hukum Pembukuan

Sanksi yang berkaitan dengan Pembukuan

Definisi Pembukuan

Ketentuan Umum Pembukuan

Pencatatan

Pencabutan Izin

Kompensasi Kerugian

Pembukuan dengan Bahasa Asing

Definisi dan Penetapan Tahun Pajak

Tata Cara Perubahan Tahun Buku atau Tahun Pajak

• 1.10.1 Syarat Pembukuan

• 1.10.2 Norma Pengitungan Penghasilan Netto

1.11 Pemeriksaan

Dasar Hukum Pemeriksaan

Pengertian Pemeriksaan

Tujuan Pemeriksaan

Jenis dan Prioritas Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan

Jangka Waktu Pemeriksaan dan Perpanjangan

Pemeriksaan WP Lokasi

Pemeriksaan Ulang dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Norma Pemeriksaan

Pedoman Pemeriksaan Pajak

Kerahasiaan Bank dalam Kaitannya dengan Pemeriksaan Pajak

Wewenang Pemeriksa Pajak

Pelaksanaan Pemeriksaan

Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Kriteria Pemeriksaan Khusus

Kriteria Pemeriksaan Tahun Berjalan

Kriteria Pemeriksaan Terintegrasi

Pemeriksaan Bukti Permulaan

Penyegelan

Hak dan Kewajiban Pajak dalam Pemeriksaan

PSL Ekstensifikasi

• 1.11.1 Prosedur Pemeriksaan

1.12 Pemeriksaan Bukti Permulaan

1.13 Penyidikan

Pengertian Penyidikan

1.14 Ketentuan Pidana

Dasar Hukum Ketentuan Pidana

Pihak-pihak yang dapat dipidana dengan Pidana perpajakan

Jenis Sanksi Pidana

Hal-hal yang dapat dikenakan Sanksi Pidana dan Bentuk Sanksi

Daluwarsa Tindak Pidana Perpajakan

1.15 Wakil dan Kuasa Wajib Pajak

Dasar Hukum Wakil dan Kuasa Pajak

Wakil dan Kuasa Wajib Pajak

Tanggung Jawab Renteng

Rahasia Jabatan

Kewajiban Pihak Ketiga

Surat Kuasa Khusus

1.16 Surat Keterangan Fiskal

Pengertian dan Kegunaan Surat Keterangan Fiskal dan Syarat Pengajuannya

1.17 Surat Keterangan Bebas

SKB atas Bunga Deposito, Tabungan dan SBI yang diterima oleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menkeu

PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan karena Hibah yang Diterima oleh Keluarga Sedarah dalam Garis Keturunan Lurus Satu Derajat

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan

Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor Emas Batangan (SE-23/PJ.4/1998)

1.18 Sunset Policy

Umum

Keuntungan Memanfaatkan Sunset Policy

Formulir SPT Yang Digunakan Untuk Melakukan Pembetulan

Pencarian Data Wajib Pajak Oleh DJP & Kerahasiaan Data Wajib

Utang Pajak Pada SKP Dan STP Serta Hubungannya Dengan Sunset

Tuntutan secara pidana bagi WP Yang Telah Memanfaatkan Sunse

Sunset Policy Bukan Jebakan Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Orang Pribadi Belum Memiliki NPWP

Orang Pribadi Sudah Memiliki NPWP

Kode Pembayaran Pajak dalam rangka Sunset Policy

Read more »

Pajak Penghasilan (PPh)

• Resume Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

2.1 Umum

Pengertian Penghasilan

Asas Pengenaan PPh

Subjek dan Bukan Subjek PPh

Badan & Pejabat Perwakilan Negara Asing

Organisasi Internasional

Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional

Objek PPh

Bukan Objek PPh

Kewajiban Pajak Subjektif

Pengertian Tahun Pajak

Tarif Pajak

Perbedaan WP DN dan WP LN

Perbedaan Laporan Keuangan Komersil dan Fiskal

Koreksi Fiskal

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

• 2.1.1 Subjek Pajak

• 2.1.2 Objek Pajak

• 2.1.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

• 2.1.4 Fiskal Luar Negeri

• 2.1.5 Tarif Pajak

2.2 Biaya

Sanksi dalam akuntansi

• 2.2.1 Jenis Biaya

• 2.2.2 Piutang yang Nyata-nyata Tidak dapat Ditagih

• 2.2.3 Natura & Daerah Terpencil

• 2.2.4 Harga Pokok Penjualan

• 2.2.5 Biaya Bunga Pinjaman, tabungan dan Deposito

• 2.2.6 Biaya Penyusutan dan Amortisasi Aktiva

• 2.2.7 Biaya pada Hutan tanaman Industri

• 2.2.8 Biaya pada Industri Rokok

• 2.2.9 Biaya pada Jasa Konstruksi

• 2.2.10 Biaya pada Usaha Lapangan Golf

• 2.2.11 Biaya pada Yayasan dan Industri Sejenis

2.3 Pengurang Penghasilan Bruto

Kompensasi Kerugian

Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan

Biaya-Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasian Bruto

Penilaian Persediaan dalam Rangka Menghitung Harga Pokok Penjualan

Biaya Bunga

Biaya Entertainment

Selisih Kurs Mata Uang Asing

Pembentukan Cadangan

Natura dan Kenikmatan

Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer

Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

PTKP Atas Warisan

Biaya Jabatan pada 2 Pemberi Kerja

PTKP untuk Pegawai Harian

Biaya Pensiun

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

Penghasilan Tidak Kena Pajak

2.4 PPh Pasal 21

Penghasilan Yang dipotong PPh Pasal 21

Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 21

Program Jamsostek

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

PPh Pasal 21 atas Hadiah Saham kepada Pegawai

Pengalihan Dana Pensiun ke Perusahaan Asuransi Jiwa

Pengalihan Uang Pesangon ke Yayasan Dana Tabungan Tenaga Kerja

Ketentuan Kurs Untuk Mengkonversi Pembayaran Penghasilan Yang Terutang Pph Pasal 21 Dengan Menggunakan Mata Usang Asing

Pedoman Penghitungan Pph Pasal 21 Atas Karyawan Yang Mulai/Berhenti Dalam Tahun Berjalan

Pemotong PPh Pasal 21

Pelaporan PPh Pasal 21/26 Oleh Pemotong Pph Pasal 21

Cara Menghitung PPh Pasal 21

Biaya-biaya yang berkaitan dengan PPh Badan dan Objek PPh Pasal 21

• 2.4.1 Subjek Pajak PPh Pasal 21

• 2.4.2 Objek Pajak PPh Pasal 21

• 2.4.3 Pemotong Pajak

• 2.4.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak

• 2.4.5 Tarif PPh Pasal 21

• 2.4.6 Penghitungan

• 2.4.7 Karyawan Asing

• 2.4.8 Zakat

• 2.4.9 Bagi Hasil PPh

2.5 PPh Pasal 22

Definis dan Siapa Pemungut

Pengecualian

Pembebasan

Saat Terutang

Tarif dan DPP

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Nilai Kurs

PPh Pasal 22 atas Belanja Negara (APBN atau APBD)

PPh Pasal 22 Impor

Tidak Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 22

Impor Barang untuk Kegiatan yang PPh-nya Final

PPh Pasal 22 atas Produk-produk tertentu

Pph 22 Atas Hasil Kehutanan, Perkebunan, Pertanian Dan Perikanan

Pemungut PPh Pasal 22

• 2.5.1 Industri Rokok

2.6 PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 :

Bukan Obyek Pemotongan Pph Pasal 23

Ketentuan Kurs Untuk Mengkonversi Pembayaran Penghasilan Yang Terutang Pph Pasal 23 Dengan Menggunakan Mata Uang Asing

Saat Terutangnya PPh Pasal 23

Obyek Pemotongan PPh Pasal 23

Dasar Pengenaan PPh Pasal 23

Pengertian Tentang Sewa Dan Penghasilan Lain

Perkiraan Penghasilan Netto Atas Penghasilan Sewa Dan Jasa Lainnya

• 2.6.1 Objek PPh Pasal 23

• 2.6.2 Pemotong Pajak

• 2.6.3 Jatuh Tempo

• 2.6.4 Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

• 2.6.5 Saham Bonus

2.7 PPh Pasal 24

Penggabungan Penghasilan Yang Berasal Dari Luar Negeri

Mekanisme Pengkreditan Pph Yang Dibayar Di Luar Negeri

Contoh Perhitungan Kredit Pajak PPh Ps 24

• 2.7.1 Penghitungan

2.8 PPh Pasal 25

Penghitungan Pph Pasal 25 Secara Umum

Angsuran Bulanan Pph Pasal 25 Apabila Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Atas Tahun Pajak Yang Lalu

Angsuran Pph Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Berhak Atas Kompensasi Kerugian

Angsuran Pph Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur

Angsuran Pph Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha

Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT Lewat Batas Waktu

Wajib Pajak Membetulkan SPT Tahunan PPh

Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru

PPhPasal 25 Bagi Wajib Pajak Bank Atau Sgu Dengan Hak Opsi

PPh Pasal 25 bagi BUMN/BUMD

PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Kewajiban Membayar PPh Pasal 25 Untuk Karyawan Yang Bekerja Lebih Dari Satu Pemberi Kerja

Angsuran Pph Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2001

Wajib Pajak Konstruksi Yang Dikenakan Pph Tidak Final

Pph Pasal 25 Bagi Wajib Pajak But Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi

Pph Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Berusaha Dalam Bidang Penambangan Umum Dalam Rangka Kontrak Karya Yang Pengenaan Pajaknya Berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925

PPh Pasal 25 Bagi Wp Orang Pribadi Yang Tidak Menerima Penghasilan Dari Usaha Atau Pekerjaan Bebas

• 2.8.1 Penghitungan Angsuran

• 2.8.2 Fiskal Luar Negeri

2.9 PPh Pasal 26

Siapa yang menjadi pemotong PPh Pasal 26 ?

Obyek Pemotongan PPh Pasal 26 Dan Besarnya PPh Yang Terutang

2.10 PPh Final

Karakteristik PPh Final

Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito

PPh Final atas Distributor Produk Pertamina dan Premix

PPh Final atas Penyalur Gula Pasir dan Tepung Terigu Bulog

PPh Final atas Distributor Hasil Industri Rokok Dalam Negeri

PPh Final atas Penghasilan sebagai Distributor Kertas

PPh Final atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi

PPh Final atas Jasa Maklon Internasional (Contract Manufacturing) Internasional bidang Produksi Mainan Anak-Anak

• 2.10.1 PPh Final Pasal 4(2)

• 2.10.2 PPh Final Pasal 15

• 2.10.3 PPh Final Pasal 19

2.11 Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pengertian BUT

Jenis-Jenis Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Penghasilan BUT

Penghasilan Kena Pajak BUT

Pembayaran BUT kepada Kantor Pusat yang Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Biaya

PPh Pasal 26 atas Laba Setelah Pajak yang Diperoleh BUT ( Branch Profit Tax )

• 2.11.1 Agen

• 2.11.2 Biaya BUT

• 2.11.3 BUT Perbankan

• 2.11.4 Definisi

2.12 Bank dan Lembaga Keuangan

• 2.12.1 Kewajiban PPh Bank

• 2.12.2 Lembaga Keuangan

2.13 Joint Operation

Penggabungan, Peleburan dan Pemekaran Usaha

Perlakuan Perpajakan atas Penggabungan, Peleburan, dan Pemekaran Usaha

Definisi Joint Operation

Mekanisme Perpajakan Joint Operation

Mekanisme Pemecahan bukti potong PPh Pasal 23

2.14 Restukturisasi Usaha

Restrukturisasi Utang Program Ibra, Indra, Dan Jakarta Initiative

Pengakuan Penghasilan Oleh Indra

• 2.14.1 Definisi

• 2.14.2 Pemekaran Usaha (Expansion)

• 2.14.3 Penggabungan Usaha (Merger) & Konsolidasi

2.15 Tax Treaty

Pengertian P3B

Penerapan P 3 B ( SE-03/PJ.101/1996 )

Jasa yang Dilakukan di Indonesia oleh Wajib Pajak Negara Treaty Partner (SE-03/PJ.101/1996)

Pembayaran Premi Asuransi ke Luar Negeri

Daftar Tarif PPh Pasal 26 dalam P3B Indonesia :

Daftar Time Test Untuk Menentukan BUT di Indonesia :

Pengenaan Pajak atas Penghasilan dari Hubungan Kerja dalam P3B Indonesia

Time Test untuk Pekerjaan Bebas dalam P3B Indonesia :

Cakupan Penghasilan BUT dalam P3B Indonesia

Pengenaan Pajak atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Pengalihan Harta :

Pengenaan Pajak atas Laba Usaha dari Pengangkutan Kapal dan Pesawat Udara

Pengenaan Pajak atas Penghasilan Artis dan Olahragawan dalam P3B Indonesia

Pengenaan Pajak atas Penghasilan Guru dan Peneliti dalam P3B Indonesia :

Pengenaan Pajak atas Pelajar dan Peserta Pelatihan dalam P3B Indonesia :

Pengenaan Pajak atas Penghasilan Lain-Lain dalam P3B Indonesia :

2.16 Fasilitas

Fasilitas Perpajakan Bagi Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu

PPh Ditanggung Pemerintah Sehubungan dengan Proyek Pemerintah dengan Dana

PPh Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota

Pph Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan

Fasilitas Bagi KAPET/Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Fasilitas Khusus Perusahaan Kepada Karyawannya

• 2.16.1 Bidang Usaha/Daerah tertentu

• 2.16.2 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

• 2.16.3 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

• 2.16.4 Restukturisasi Utang

• 2.16.5 Restukturisasi Utang Debitur Kecil

2.17 Hubungan Istimewa

Jenis Hubungan Istimewa

Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Transfer Pricing Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Advance Pricing Agreement (APA)

Transfer Pricing Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

2.17 Lain-Lain

Pajak Penghasilan Atas Stock Option

Kontrak Investasi Kolektif

Pengalihan aktiva

Pajak Atas Penghasilan Anggota Keluarga

Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

2.18 Perlakuan PPh atas Jenis Usaha Tertentu

• 2.18.1 Yayasan

• 2.18.2 Lapangan Golf

• 2.18.3 Bank

• 2.18.4 Partai Politik

• 2.18.5 Perusahaan Penambangan

• 2.18.6 Pajak Penghasilan atas Jasa Maklon

• 2.18.7 Multi Level Marketing

• 2.18.8 Koperasi

• 2.18.9 Sewa Guna Usaha (Leasing)

• 2.18.10 Bangun Guna Serah / Build Operate and Transfer (BOT)

• 2.18.11 Dana Pensiun yang telah disahkan Menkeu

• 2.18.12 Handling Import

• 2.18.13 Transaksi Swap dan Forward valuta

• 2.18.14 Modal Ventura

Read more »