17.06
Xui Mei
- Istilah-istilah Perpajakan
- Antara Pemeriksaan, Keberatan dan Banding (Bagian II)
- Antara Pemeriksaan, Keberatan dan Banding (Bagian III)
- Indonesian Tax Terms
- 1.1 NPWP - PKP - Hak, Kewajiban dan Sanksi Perpajakan
-
- Kewajiban Perpajakan Karyawan
- Ringkasan NPWP dan Pengukuhan PKP
- 1.1.1 NPWP
- 1.4 Surat Pemberitahuan
-
- Dasar Hukum SPT
- Fungsi SPT
- Bentuk, Isi dan kelengkapan SPT
- Pengambilan dan Penyampaian SPT
- Hal-hal yang Berhubungan dengan SPT
- Dokumen yang dilampirkan ke dalam SPT Tahunan
- Dokumen yang dilampirkan ke dalam SPT Masa
- Pelaporan SPT
- SPT Tidak Lengkap
- WP yang dikecualikan menyampaikan SPT
- Pembetulan SPT Tahunan
- Penundaan SPT Tahunan
- Tata Cara pelaporan dengan E-SPT
- Tata Cara Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Pejabat Negara, PNS dan Anggota TNI
- Pelaporan Pengurangan Zakat Atas Penghasilan
- Sanksi yang berkaitan dengan SPT
- Ada Apa dengan Pengisian Lampiran SPT Tahunan OP
- 1.5 Pembayaran/Penyetoran Pajak
-
- Jatuh Tempo Pembayaran
- Pemindahbukuan
- Penundaan dan Angsuran
- Surat Setoran Pajak (SSP)
- Kode MAP / Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran
- Tata Cara Penyetoran
- Tempat Pembayaran
- Bentuk Surat Setoran Pajak
- Fungsi SSP
- SSP Hilang
- SSP Khusus
- Penulisan Angka Rupiah Pada Dokumen Perpajakan
- Dasar Hukum Jatuh Tempo Pembayaran
- Batas Waktu Pembayaran (Penyetoran Pajak)
- Mengangsur dan Menunda Pembayaran
- Mekanisme Pembayaran Pajak
- Bank Persepsi Sebagai Penerima Setoran pajak
- Tata Cara Pemindahbukuan (Dollar)
- 1.6 Penetapan/Ketetapan Pajak
-
- Dasar Hukum Penetapan dan Ketetapan Pajak
- Surat Tagihan Pajak (STP)
- Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
- Surat Ketetapan Imbalan Bunga
- Wajib Pajak Patuh
- Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Wajib Pajak Patuh II
- Pembetulan Ketetapan Pajak
- Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi
- 1.6.2 Surat Ketetapan Pajak
- 1.7 Penagihan Pajak
-
- Dasar Hukum Penagihan Pajak
- Dasar Penagihan Pajak
- Bunga Penagihan
- Penagihan Seketika dan Sekaligus
- Hak Mendahuu Piutang Pajak
- Daluarsa Penagihan Pajak
- Penghapusan Piutang Pajak
- Tata Cara Penyitaan Piutang Penanggung Pajak Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa
- Tindakan Penagihan
- Jurusita Pajak
- Surat Teguran
- Surat Paksa
- Penyitaan
- Gugatan
- Lelang
- Pencegahan
- Penyanderaan (Gizjeling)
- 1.8 Keberatan
-
- Dasar Hukum Keberatan
- 1.9 Banding, Gugatan & Peninjauan Kembali
-
- Tata Cara Banding
- Dasar Hukum Peninjauan Kembali
- Pengertian
- Sifat Dan Produk Hukum Pembetulan
- Syarat Pengajuan Permohonan dan Hasil Keputusan
- 1.10 Pembukuan
-
- Dasr Hukum Pembukuan
- Sanksi yang berkaitan dengan Pembukuan
- Definisi Pembukuan
- Ketentuan Umum Pembukuan
- Pencatatan
- Pencabutan Izin
- Kompensasi Kerugian
- Pembukuan dengan Bahasa Asing
- Definisi dan Penetapan Tahun Pajak
- Tata Cara Perubahan Tahun Buku atau Tahun Pajak
- 1.10.1 Syarat Pembukuan
- 1.11 Pemeriksaan
-
- Dasar Hukum Pemeriksaan
- Pengertian Pemeriksaan
- Tujuan Pemeriksaan
- Jenis dan Prioritas Pemeriksaan
- Ruang lingkup pemeriksaan
- Jangka Waktu Pemeriksaan dan Perpanjangan
- Pemeriksaan WP Lokasi
- Pemeriksaan Ulang dan Ruang Lingkup Pemeriksaan
- Norma Pemeriksaan
- Pedoman Pemeriksaan Pajak
- Kerahasiaan Bank dalam Kaitannya dengan Pemeriksaan Pajak
- Wewenang Pemeriksa Pajak
- Pelaksanaan Pemeriksaan
- Pemeriksaan Rutin
- Pemeriksaan Kriteria Seleksi
- Kriteria Pemeriksaan Khusus
- Kriteria Pemeriksaan Tahun Berjalan
- Kriteria Pemeriksaan Terintegrasi
- Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Penyegelan
- Hak dan Kewajiban Pajak dalam Pemeriksaan
- PSL Ekstensifikasi
- 1.11.1 Prosedur Pemeriksaan
- 1.12 Pemeriksaan Bukti Permulaan
- 1.13 Penyidikan
-
- Pengertian Penyidikan
- 1.14 Ketentuan Pidana
-
- Dasar Hukum Ketentuan Pidana
- Pihak-pihak yang dapat dipidana dengan Pidana perpajakan
- Jenis Sanksi Pidana
- Hal-hal yang dapat dikenakan Sanksi Pidana dan Bentuk Sanksi
- Daluwarsa Tindak Pidana Perpajakan
- 1.15 Wakil dan Kuasa Wajib Pajak
-
- Dasar Hukum Wakil dan Kuasa Pajak
- Wakil dan Kuasa Wajib Pajak
- Tanggung Jawab Renteng
- Rahasia Jabatan
- Kewajiban Pihak Ketiga
- Surat Kuasa Khusus
- 1.16 Surat Keterangan Fiskal
-
- Pengertian dan Kegunaan Surat Keterangan Fiskal dan Syarat Pengajuannya
- 1.17 Surat Keterangan Bebas
-
- SKB atas Bunga Deposito, Tabungan dan SBI yang diterima oleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menkeu
- PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan karena Hibah yang Diterima oleh Keluarga Sedarah dalam Garis Keturunan Lurus Satu Derajat
- Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
- Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor Emas Batangan (SE-23/PJ.4/1998)
- 1.18 Sunset Policy
-
- Umum
- Keuntungan Memanfaatkan Sunset Policy
- Formulir SPT Yang Digunakan Untuk Melakukan Pembetulan
- Pencarian Data Wajib Pajak Oleh DJP & Kerahasiaan Data Wajib
- Utang Pajak Pada SKP Dan STP Serta Hubungannya Dengan Sunset
- Tuntutan secara pidana bagi WP Yang Telah Memanfaatkan Sunse
- Sunset Policy Bukan Jebakan Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat
- Orang Pribadi Belum Memiliki NPWP
- Orang Pribadi Sudah Memiliki NPWP
- Kode Pembayaran Pajak dalam rangka Sunset Policy
0 komentar:
Posting Komentar